NU, Khittah, dan Jalan Pulang: Menjaga Khidmah di Tengah Dinamika Zaman

Khittah NU tidak semestinya dipahami hanya sebagai dokumen organisasi. Lebih dari itu, khittah merupakan kesadaran tentang identitas, tujuan, dan orientasi keberadaan NU.

Kembali kepada Khittah NU bukan berarti membawa organisasi mundur ke masa lalu. Jalan pulang bukanlah nostalgia, melainkan usaha menemukan kembali akar agar perjalanan menuju masa depan tidak kehilangan arah.

NU boleh beradaptasi dengan teknologi, perubahan sosial, perkembangan ekonomi, dan dinamika politik. Namun, ada satu hal yang semestinya tidak hilang, yakni ruh khidmah.

Sejak awal, NU tumbuh dari kegelisahan keagamaan, pendidikan, sosial, kebudayaan, dan kebangsaan. Pesantren, kiai, ulama, madrasah, dan santri menjadi bagian penting dari ekosistem yang membentuk wajah NU.

Di sanalah wajah NU yang paling otentik dapat ditemukan: pengabdian kepada umat.

Ketika Khidmah Berhadapan dengan Kekuasaan

Politik bukan sesuatu yang harus dijauhi oleh warga NU. Setiap warga negara, termasuk warga NU, memiliki hak politik dan kebebasan menentukan pilihan.

Persoalannya adalah ketika organisasi keagamaan kehilangan jarak kritis terhadap kekuasaan. Kekuasaan membutuhkan legitimasi, sementara organisasi keagamaan membutuhkan independensi moral agar tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan etik.

Jika hubungan keduanya terlalu dekat, terdapat risiko otoritas keagamaan digunakan untuk memperkuat kepentingan kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan juga dapat menjadi instrumen untuk memperluas kepentingan organisasi.

Pada titik tersebut, NU dapat kehilangan kemampuan untuk mengatakan benar ketika kekuasaan benar dan mengatakan salah ketika kekuasaan melakukan kesalahan.

Karena itu, Khittah NU bukan larangan untuk berpolitik. Khittah justru dapat dipahami sebagai etika agar politik tidak menelan NU.

Besarnya jumlah warga NU menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki spektrum sosial dan pilihan politik yang sangat beragam. Warga NU hadir di pesantren, madrasah, perguruan tinggi, pasar, sawah, birokrasi, parlemen, dunia usaha, media, hingga ruang digital.

Karena itu, NU sebagai jam'iyyah harus menjadi rumah besar yang mampu menaungi perbedaan tersebut. NU tidak semestinya hanya terasa hadir ketika kontestasi politik berlangsung.

Ukuran khidmah justru terlihat ketika masyarakat menghadapi persoalan nyata: kemiskinan, pendidikan, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, ekstremisme, disinformasi, hingga krisis moral generasi muda.

Pengaruh NU tidak harus selalu diwujudkan melalui kekuasaan politik. Kepercayaan masyarakat, keteladanan ulama, pendidikan pesantren, dan keberpihakan kepada kelompok lemah merupakan bentuk kekuatan sosial yang jauh lebih mendasar.

Jalan Pulang kepada Ulama dan Pesantren

NU lahir dari tradisi ulama dan pesantren. Karena itu, penguatan kembali otoritas keilmuan menjadi salah satu agenda penting menghadapi masa depan.

Era digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh pengetahuan agama. Media sosial melahirkan banyak figur keagamaan baru, sementara algoritma sering membuat potongan ceramah yang singkat lebih cepat tersebar daripada penjelasan yang mendalam.

Dalam situasi tersebut, NU membutuhkan ulama yang tidak hanya alim, tetapi juga arif. Ulama masa depan perlu menguasai teks sekaligus memahami konteks, mampu menjaga tradisi sekaligus menerjemahkannya untuk menjawab persoalan kontemporer.

Umat tidak hanya membutuhkan fatwa. Umat juga membutuhkan keteladanan dan akhlak.

Tradisi tidak akan hidup jika hanya diperlakukan sebagai benda museum. Tradisi justru bertahan karena mampu berdialog dengan perubahan zaman.

Prinsip menjaga tradisi lama yang baik sekaligus mengambil hal baru yang lebih baik dapat menjadi spirit dalam menghadapi tantangan baru. Namun, penerapannya membutuhkan kecerdasan, sebab tidak semua yang lama harus dipertahankan dan tidak semua yang baru harus diterima.

Karena itu, NU masa depan perlu mempertemukan kitab kuning dengan teknologi, pesantren dengan kecerdasan buatan, fikih dengan persoalan ekologis, tradisi dengan sains, serta spiritualitas dengan problem kemanusiaan.

Dari Fikih Hukum Menuju Fikih Kehidupan

Kompleksitas persoalan masyarakat menuntut pengembangan pemikiran Islam yang semakin kontekstual. Krisis iklim, kecerdasan buatan, ekonomi digital, disinformasi, kesenjangan sosial, perubahan budaya, dan konflik identitas membutuhkan respons keagamaan yang tidak berhenti pada persoalan hukum formal.

NU perlu memperkuat apa yang dapat disebut sebagai fikih kehidupan, yakni kemampuan menerjemahkan nilai-nilai Islam untuk menghadapi persoalan nyata manusia.

Bagaimana Islam merespons perkembangan kecerdasan buatan? Bagaimana etika Islam menghadapi kapitalisme digital? Bagaimana pesantren menyiapkan santri menghadapi dunia kerja masa depan? Bagaimana ekonomi umat dikembangkan tanpa melahirkan eksploitasi?

Pertanyaan semacam itu layak menjadi bagian dari agenda intelektual NU.

Muktamar sebagai Ruang Muhasabah

Muktamar mendatang semestinya tidak hanya dipenuhi perdebatan mengenai figur. Kepemimpinan memang penting, tetapi arah organisasi jauh lebih menentukan.

NU perlu memikirkan masa depan Indonesia 2045, kaderisasi ulama, penguatan pesantren, kesiapan generasi muda menghadapi transformasi digital, ekonomi umat, krisis lingkungan, serta penguatan moderasi beragama.

Yang paling penting, NU perlu memastikan dirinya tetap menjadi jam'iyyah ulama yang berorientasi pada kemaslahatan, bukan organisasi yang terlalu sibuk mengurus kepentingan internal.

Dalam perspektif sufistik, jalan pulang pada akhirnya adalah perjalanan menuju Allah. Kekuasaan akan berakhir, jabatan akan berganti, dan kepemimpinan akan terus berubah. Namun, amanah dan pertanggungjawaban moral tidak pernah selesai.

Karena itu, jabatan di NU seharusnya dipandang sebagai amanah, bukan semata kehormatan pribadi.

Jalan pulang NU adalah jalan kembali kepada ruh khidmah. Kembali kepada ulama, pesantren, tradisi ilmu, umat, independensi moral, dan orientasi kepada kemaslahatan.

Muktamar NU tidak semestinya hanya menentukan siapa yang paling kuat dalam pertarungan kepemimpinan. Lebih penting dari itu, Muktamar harus menentukan arah perjalanan organisasi.

NU tidak membutuhkan jalan baru jika jalan menuju khidmah masih tersedia. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk kembali menjadikan Khittah sebagai kompas, agar NU tetap menjadi kekuatan moral, keilmuan, kebudayaan, dan kebangsaan bagi Indonesia.

FAQ

1. Apa makna Khittah NU? Khittah NU merupakan pedoman dan kesadaran dasar mengenai identitas, tujuan, serta orientasi perjuangan NU agar tetap berakar pada khidmah dan kemaslahatan umat.
2. Apakah Khittah NU melarang warga NU berpolitik? Tidak. Warga NU tetap memiliki hak politik, tetapi organisasi perlu menjaga independensi moral agar tidak menjadi kendaraan kepentingan kekuasaan.
3. Mengapa pesantren penting bagi masa depan NU? Pesantren merupakan salah satu fondasi tradisi keilmuan dan kaderisasi ulama NU sehingga penguatannya penting untuk menjaga kesinambungan intelektual organisasi.
4. Apa yang dimaksud fikih kehidupan? Fikih kehidupan adalah pendekatan yang berusaha menerjemahkan nilai dan prinsip Islam untuk menjawab persoalan kontemporer seperti teknologi, lingkungan, ekonomi digital, dan persoalan sosial.
5. Apa yang seharusnya menjadi fokus Muktamar NU? Selain memilih kepemimpinan, Muktamar perlu membahas arah organisasi, penguatan ulama dan pesantren, kaderisasi, independensi moral, ekonomi umat, transformasi digital, lingkungan, serta kemaslahatan masyarakat.