YOGYAKARTA, Kampustimes - Pendidikan adalah kompas masa depan sebuah bangsa. Persoalannya, fondasi utama Sistem Pendidikan Nasional Indonesia masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, regulasi yang lahir ketika kecerdasan buatan generatif, pembelajaran digital, dan perubahan dunia kerja belum berkembang seperti sekarang.
Karena itu, pembahasan RUU Sisdiknas bukan sekadar agenda mengganti sebuah undang-undang. Indonesia membutuhkan arsitektur pendidikan yang mampu menjawab persoalan lama sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan global.
Urgensi tersebut semakin terasa ketika kualitas literasi, numerasi, pemerataan pendidikan, kesejahteraan guru, hingga keamanan peserta didik masih menjadi pekerjaan rumah. RUU Sisdiknas akhirnya menghadirkan pertanyaan mendasar: pendidikan Indonesia sebenarnya hendak dibawa ke mana?
Wajib Belajar 13 Tahun dan Persoalan Ketimpangan
Salah satu gagasan penting yang mengemuka dalam pembaruan sistem pendidikan adalah wajib belajar 13 tahun, dengan memasukkan satu tahun pendidikan prasekolah sebelum pendidikan dasar dan menengah.
Secara substantif, kebijakan ini memiliki argumentasi kuat. Pendidikan anak usia dini merupakan fase penting bagi perkembangan kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan kesiapan belajar seorang anak.
Namun, memperpanjang wajib belajar tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi.
Jangan Sampai Wajib Belajar Memperlebar Kesenjangan
Persoalan terbesar terletak pada kesiapan setiap daerah. Anak yang tinggal di perkotaan relatif lebih mudah menemukan lembaga PAUD dengan fasilitas dan tenaga pendidik memadai. Situasinya dapat berbeda bagi keluarga yang tinggal di wilayah terpencil, kepulauan, maupun daerah dengan infrastruktur pendidikan terbatas.
Jika negara mewajibkan pendidikan prasekolah tanpa terlebih dahulu memperluas aksesnya, kebijakan yang dimaksudkan menciptakan pemerataan justru berisiko melahirkan ketimpangan baru.
Karena itu, wajib belajar 13 tahun harus disertai peta jalan pembangunan PAUD, pemerataan guru, pembiayaan, transportasi pendidikan, serta dukungan khusus bagi daerah tertinggal.
Anggaran Pendidikan 20 Persen Harus Berdampak ke Ruang Kelas
Persoalan berikutnya adalah pembiayaan. Konstitusi memberikan mandat anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
Besarnya alokasi tersebut seharusnya menjadi kekuatan besar bagi transformasi pendidikan. Namun, perdebatan tidak semestinya berhenti pada pertanyaan apakah angka 20 persen terpenuhi.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: berapa besar anggaran tersebut benar-benar menghasilkan perubahan kualitas pendidikan?
RUU Sisdiknas perlu memperkuat prinsip bahwa pembiayaan pendidikan harus memiliki dampak terukur terhadap kualitas pembelajaran, fasilitas sekolah, laboratorium, perpustakaan, teknologi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta akses pendidikan bagi masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan anggaran pendidikan tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya dana yang dialokasikan atau terserap, tetapi berdasarkan perubahan nyata yang terjadi di sekolah dan perguruan tinggi.
Kesejahteraan Guru Tidak Boleh Menjadi Isu Pinggiran
Transformasi pendidikan tidak mungkin terjadi tanpa guru yang berkualitas dan sejahtera. Teknologi dapat membantu pembelajaran, tetapi hubungan pedagogis antara guru dan peserta didik tetap menjadi jantung pendidikan.
Persoalan guru honorer, ketimpangan pendapatan, distribusi guru, status kepegawaian, pengembangan kompetensi, serta akses terhadap tunjangan profesi harus mendapatkan tempat penting dalam RUU Sisdiknas.
Jangan Menuntut Guru Kelas Dunia dengan Kesejahteraan Minimum
Indonesia menginginkan peserta didik yang mampu berpikir kritis, kreatif, adaptif, menguasai teknologi, dan memiliki karakter kuat. Tuntutan tersebut otomatis membuat kompetensi guru juga harus terus meningkat.
Namun, tuntutan profesionalitas harus berjalan bersama penghargaan yang layak.
Negara perlu membangun sistem karier pendidik yang transparan, memperjelas mekanisme rekrutmen ASN maupun PPPK sesuai kebutuhan, memperkuat pengembangan profesional berkelanjutan, dan memastikan hak guru tidak terhambat oleh birokrasi yang tidak produktif.
Kesejahteraan guru bukan semata persoalan pendapatan. Ia berkaitan langsung dengan martabat profesi dan kualitas pendidikan nasional.
Sekolah Harus Menjadi Ruang Aman bagi Setiap Anak
RUU Sisdiknas juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan sekolah menjadi tempat yang aman.
Kasus perundungan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, diskriminasi, dan berbagai bentuk intimidasi menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat diukur hanya melalui nilai akademik.
Sekolah berkualitas adalah sekolah yang membuat peserta didik merasa aman secara fisik maupun psikologis.
Regulasi pendidikan nasional perlu memperkuat sistem pencegahan, pelaporan, penanganan, pendampingan korban, hingga akuntabilitas lembaga pendidikan ketika terjadi kekerasan.
Pendidikan Inklusif Tidak Boleh Sekadar Slogan
Hak memperoleh pendidikan juga berlaku bagi peserta didik penyandang disabilitas.
Karena itu, pembaruan Sisdiknas harus memastikan tersedianya fasilitas yang aksesibel, tenaga pendamping, guru dengan kompetensi pendidikan khusus, penguatan Sekolah Luar Biasa (SLB), serta pengembangan sekolah inklusif.
Pendidikan inklusif bukan sekadar menerima peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam sekolah. Sistem pendidikan harus memastikan mereka benar-benar memperoleh pembelajaran dan dukungan sesuai kebutuhannya.
Madrasah dan Pesantren Harus Mendapat Pengakuan Setara
Indonesia memiliki ekosistem pendidikan yang sangat beragam. Sekolah umum, madrasah, pesantren, pendidikan keagamaan, pendidikan vokasi, hingga berbagai model pendidikan masyarakat telah menjadi bagian dari sejarah pendidikan bangsa.
Karena itu, RUU Sisdiknas harus menghindari pendekatan yang terlalu berpusat pada satu model pendidikan.
Madrasah dan pesantren perlu mendapatkan kepastian posisi serta pengakuan yang proporsional dalam sistem pendidikan nasional. Lulusannya juga harus memiliki kesempatan melakukan mobilitas akademik dan mengembangkan kompetensi tanpa menghadapi diskriminasi kelembagaan.
RUU Sisdiknas Harus Menjawab Era Kecerdasan Buatan
Tantangan lain yang tidak dihadapi pembentuk UU Sisdiknas 2003 adalah ledakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
AI telah mengubah cara manusia mencari informasi, menulis, melakukan penelitian, bekerja, bahkan memecahkan masalah.
Karena itu, regulasi pendidikan masa depan tidak cukup hanya berbicara mengenai digitalisasi sekolah. Sistem pendidikan harus mulai mengatur literasi AI, etika penggunaan teknologi, perlindungan data peserta didik, integritas akademik, kompetensi guru, dan kemampuan manusia bekerja berdampingan dengan mesin.
Sekolah tidak lagi cukup mengajarkan peserta didik menghafal informasi. Pendidikan harus memperkuat kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, literasi digital, karakter, dan kemampuan memverifikasi informasi.
RUU Sisdiknas Harus Dibangun melalui Partisipasi Publik
Besarnya dampak RUU Sisdiknas membuat proses pembentukannya tidak boleh hanya menjadi urusan pemerintah dan parlemen.
Guru, dosen, siswa, mahasiswa, orang tua, organisasi pendidikan, pengelola sekolah dan perguruan tinggi, pesantren, madrasah, kelompok penyandang disabilitas, serta masyarakat sipil perlu mendapatkan ruang partisipasi yang bermakna.
Sebab, regulasi pendidikan yang baik bukan hanya regulasi yang rapi secara hukum. Ia harus dapat dilaksanakan dan menjawab persoalan nyata yang dialami masyarakat.
Kesimpulan
RUU Sisdiknas merupakan kesempatan besar untuk menentukan arah baru pendidikan Indonesia. Namun, keberhasilannya tidak boleh diukur hanya dari lahirnya undang-undang baru.
Wajib belajar 13 tahun harus dibarengi pemerataan akses. Anggaran pendidikan harus menghasilkan perubahan nyata di ruang kelas. Guru harus memperoleh kesejahteraan dan kepastian karier. Sekolah harus aman dan inklusif. Madrasah serta pesantren harus mendapatkan tempat yang adil. Pada saat yang sama, sistem pendidikan harus berani mempersiapkan generasi muda menghadapi era kecerdasan buatan.
Pada akhirnya, pendidikan bukanlah perlombaan menghasilkan statistik yang terlihat bagus di atas kertas. Tujuan tertingginya adalah memanusiakan manusia. Itulah ukuran yang semestinya menjadi jiwa RUU Sisdiknas dan arah pembangunan pendidikan Indonesia pada masa depan.
FAQ
- Apa itu RUU Sisdiknas? RUU Sisdiknas adalah rancangan pembaruan regulasi Sistem Pendidikan Nasional yang diarahkan untuk menyesuaikan tata kelola pendidikan Indonesia dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.
- Apa yang dimaksud wajib belajar 13 tahun? Wajib belajar 13 tahun mengacu pada perluasan masa pendidikan dengan memasukkan satu tahun pendidikan prasekolah sebelum jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- Mengapa kesejahteraan guru penting dalam RUU Sisdiknas? Karena kualitas pendidikan sangat bergantung pada profesionalitas guru, sedangkan profesionalitas membutuhkan sistem karier, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan kesejahteraan yang memadai.
- Bagaimana posisi madrasah dan pesantren dalam pembaruan Sisdiknas? Madrasah, pesantren, dan pendidikan keagamaan perlu memperoleh pengakuan dan kepastian posisi yang proporsional sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nasional.
- Mengapa AI perlu diperhatikan dalam RUU Sisdiknas? Karena kecerdasan buatan telah mengubah proses belajar dan dunia kerja sehingga pendidikan perlu memperkuat literasi AI, etika teknologi, integritas akademik, perlindungan data, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
